Lapor SPT Tahunan pribadi kini dilakukan lewat Coretax DJP, dari rumah, tanpa antre di kantor pajak. Sejak Tahun Pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), Coretax menggantikan e-Filing di DJP Online. Alur ringkasnya: masuk dengan NIK atau NPWP (EFIN tidak lagi dipakai untuk masuk), buat konsep SPT, jalankan Posting agar data terisi otomatis dari bukti potong, cocokkan angkanya, tanda tangani dengan passphrase, bayar bila kurang bayar, lalu simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Panduan ini fokus pada kasus paling umum: karyawan dengan satu pemberi kerja.
Diperiksa per November 2026 terhadap laman resmi pajak.go.id dan Coretaxpedia. Batas waktu, tampilan menu, dan ketentuan dapat berubah, dan penyempurnaan Coretax masih berlangsung. Selalu verifikasi ke pajak.go.id sebelum melapor.
Tentukan dulu profil pelaporan Anda
Isi SPT bergantung pada sumber penghasilan Anda. Coretax memakai satu formulir dinamis yang menyesuaikan lampiran sesuai jawaban Anda, tetapi mengetahui profil di awal mempermudah persiapan.
| Profil | Ciri | Kesiapan yang diperlukan |
|---|---|---|
| Karyawan, satu pemberi kerja (fokus panduan ini) | Gaji dari satu perusahaan | Bukti potong BPA1 (atau BPA2 untuk ASN/TNI/Polri); jalur paling sederhana |
| Lebih dari satu pemberi kerja | Pindah kerja/dua pekerjaan setahun | Bukti potong (BPA1) dari tiap pemberi kerja; sering muncul kurang bayar karena PTKP terpakai ganda |
| Ada penghasilan final | Bunga, hadiah, sewa, dividen tertentu | Bukti pemotongan final; dilaporkan terpisah, tidak dihitung ulang |
| Usaha (UMKM) | Omzet usaha, PPh final 0,5% | Rekap peredaran bruto + bukti setor PPh final bulanan |
| Pekerjaan bebas (NPPN) | Dokter, notaris, konsultan mandiri | Rekap bruto + Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) |
| Suami-istri (gabung/pisah) | Pasangan bekerja | Tentukan status: penghasilan digabung, PH (pisah harta), atau MT (memilih terpisah) |
Bila Anda karyawan dengan satu pemberi kerja, sisa panduan ini paling relevan; profil lain menambah lampiran, tetapi kerangka langkahnya sama.
Bila SPT Anda berstatus nihil, DJP juga menyediakan sarana yang lebih ringkas: Coretax Form (menu Surat Pemberitahuan (SPT) → Coretax Form; untuk orang pribadi berstatus nihil yang tidak memakai NPPN; perlu Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau lebih baru) dan Coretax Mobile/M-Pajak (karyawan satu pemberi kerja, SPT Normal berstatus nihil; pasang aplikasinya hanya dari Play Store/App Store).
Siapa yang wajib lapor dan batas waktunya
Setiap orang yang memiliki NPWP pada dasarnya wajib menyampaikan SPT Tahunan, termasuk karyawan. Batas waktu wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 Maret (untuk Tahun Pajak 2025, jatuh pada 31 Maret 2026). Relaksasi khusus Tahun Pajak 2025: batas hukumnya tetap 31 Maret 2026, tetapi lewat KEP-55/PJ/2026 pemerintah membebaskan sanksi administratif (denda maupun bunga) atas pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026. Di luar relaksasi ini, telat lapor dikenai denda Rp100.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1). Pengecualian (PER-3/PJ/2026 Pasal 20, berlaku sejak 16 Maret 2026): Anda tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan bila (a) tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, atau (b) menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan penghasilan tidak melebihi PTKP. Punya dua pemberi kerja atau lebih tetap wajib lapor meski di bawah PTKP (lihat FAQ).
Persiapan akun Coretax
- Aktivasi/akses pertama. Buka pajak.go.id, pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak, masukkan NPWP, dan ikuti verifikasi. Membuat akun dan mengaktifkan NIK adalah dua hal berbeda — bila NIK belum diaktivasi/dipadankan dengan NPWP, menu lapor SPT bisa tidak muncul.
- Masuk. User ID = NIK 16 digit (orang pribadi) atau NPWP 16 digit, ditambah kata sandi dan kode captcha. EFIN tidak lagi dipakai untuk masuk, reset kata sandi, atau mengirim SPT.
- Lupa kata sandi. Klik Lupa Kata Sandi, masukkan NPWP/NIK 16 digit, lalu pilih tujuan konfirmasi (email atau nomor telepon terdaftar). Pastikan email dan nomor telepon aktif sebelum mulai.
- Passphrase (tanda tangan elektronik). Berbeda dari kata sandi. Passphrase dipakai untuk menandatangani dokumen — termasuk SPT — melalui Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik. Buat/siapkan lewat Portal Saya → Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. Tanpa passphrase, SPT tidak bisa Anda kirim.
Daftar dokumen dan data
- Bukti potong dari pemberi kerja. Lewat Coretax, bukti potong PPh 21 kini umumnya terbit sebagai BPA1 (pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun berkala) atau BPA2 (PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, atau pensiunannya) dan otomatis mengisi prefill SPT Anda. Anda bisa melihat dan mengunduhnya sendiri lewat modul e-Bupot → Bukti Potong Saya di Coretax. Formulir lama 1721-A1/1721-A2 (dari aplikasi e-SPT/Gaji Web) masih relevan sebagai bukti potong legacy/manual dalam kondisi tertentu — misalnya bila pemberi kerja belum menerbitkan BPA lewat Coretax.
- Penghasilan lain/final bila ada (bunga, sewa, hadiah, honor) beserta bukti pemotongannya.
- Daftar harta per 31 Desember (saldo rekening, kendaraan, tanah/bangunan, investasi) dan daftar utang.
- Data tanggungan (untuk status PTKP).
- Pajak yang sudah dibayar/dipotong (dari bukti potong dan bukti setor bila ada).
Langkah pengisian di Coretax
- Masuk ke Coretax di pajak.go.id dengan NIK/NPWP, kata sandi, dan captcha.
- Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT) → Buat Konsep SPT. Tanda gagal: menu tidak muncul → biasanya NIK belum aktif/padan (lihat tabel kendala).
- Pilih jenis PPh Orang Pribadi, lalu SPT Tahunan. Isi periode (mis. Januari–Desember 2025) dan pilih jenis Normal (gunakan Pembetulan hanya untuk memperbaiki SPT yang sudah dikirim).
- Klik Buat Konsep SPT, lalu klik ikon pensil untuk mulai mengisi.
- Klik Posting. Sistem otomatis mengisi sebagian data pada formulir induk dan lampiran (prefill) dari bukti potong yang sudah dilaporkan pemberi kerja. Output: kolom penghasilan dan PPh terpotong terisi sebagian.
- Jawab pertanyaan pada formulir induk (sumber penghasilan, status, tanggungan). Sesuai jawaban, Coretax menampilkan lampiran yang relevan saja.
- Cocokkan prefill dengan bukti potong Anda: nominal penghasilan bruto dan PPh yang sudah dipotong harus sama dengan bukti potong (BPA1/BPA2, atau 1721-A1/A2 bila pemberi kerja belum menerbitkan BPA). Lengkapi harta dan utang per akhir tahun. Tanda gagal: angka prefill berbeda dari bukti potong — jangan langsung tanda tangan. Cocokkan dulu dengan pemberi kerja (lihat juga Bukti Potong Saya di e-Bupot); jangan menghapus bukti potong dari prefill hanya karena angkanya berbeda, sebab DJP mengirim email imbauan kepada WP yang terindikasi menghapus bukti potong dari SPT Tahunan 2025.
- Periksa status akhir: nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.
- Pilih Bayar dan Lapor, pilih penyedia tanda tangan, masukkan ID Penandatangan dan passphrase, klik Simpan lalu Konfirmasi Tanda Tangan.
- Bila kurang bayar, Coretax otomatis menerbitkan kode billing — bayar lewat kanal pembayaran (bank/ATM/mobile banking) atau deposit pajak.
- Unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dari daftar SPT/Dokumen Saya.
Cara memastikan pelaporan berhasil
- Status SPT berpindah ke SPT Dilaporkan. Untuk kurang bayar, status sempat sementara SPT Menunggu Pembayaran dan berpindah otomatis ke Dilaporkan setelah pembayaran tersinkron — Anda tidak perlu memasukkan NTPN manual.
- Anda memperoleh BPE berisi nomor tanda terima. Simpan BPE; inilah bukti sah bahwa SPT diterima.
Menangani status akhir SPT
- Nihil: tidak ada pajak kurang bayar. Tinggal tanda tangan, kirim, dan simpan BPE.
- Kurang bayar: klik Bayar dan Lapor → kode billing terbit otomatis. Setelah dibayar dan mendapat NTPN, status pindah sendiri ke Dilaporkan. Kode billing berlaku 14 hari (336 jam).
- Menunggu pembayaran: status transisi setelah kode billing terbit. Bila NTPN sudah keluar tetapi status belum berubah, itu proses sinkronisasi; tunggu beberapa saat sebelum panik.
- Lebih bayar: kelebihan pemotongan. Statusnya menuntut penelitian/verifikasi DJP sebelum pengembalian; siapkan dokumen pendukung. Jalur ini lebih panjang daripada nihil/kurang bayar.
- Dilaporkan: SPT Anda selesai dan diterima.
Kendala yang sering muncul dan solusinya
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Tindakan |
|---|---|---|
| Menu Buat Konsep/Lapor SPT tidak muncul | NIK belum diaktivasi; NIK-NPWP belum dipadankan (NPWP masih 15 digit, status “Belum Aktif”) | Portal Saya → Aktivasi Akun Wajib Pajak/Aktivasi NIK; padankan NIK-NPWP (bisa perlu ke KPP) |
| Bukti potong tidak muncul di prefill | Pemberi kerja belum menerbitkan/melaporkan bukti potong; bukti potong (BPA) belum terbit di Coretax; NPWP/NIK 16 digit keliru atau masih NPWP sementara; atau data masih tersinkronisasi | Isi manual dari bukti potong fisik Anda (BPA/1721-A1); pastikan NPWP 16 digit benar; konfirmasi ke bagian keuangan pemberi kerja |
| Prefill salah/beda dari bukti potong | Bukti potong di Coretax keliru atau ganda dari pemberi kerja | Cocokkan dengan pemberi kerja dan minta bukti potong dibetulkan bila keliru; jangan menghapusnya dari prefill (menurut pemberitaan DDTC, data bukti potong yang dihapus tetap tersimpan di sistem DJP). Bila SPT telanjur dikirim tidak sesuai, buat SPT Pembetulan |
| Tombol kirim/tanda tangan tidak aktif | Ada isian wajib yang belum lengkap | Lengkapi lampiran/harta/utang; cek kolom bertanda wajib |
| Passphrase/tanda tangan gagal | Sertifikat/Kode Otorisasi belum dibuat atau passphrase salah | Buat/aktifkan Kode Otorisasi DJP di Portal Saya; pastikan passphrase benar |
| Pembayaran belum terhubung (status masih menunggu) | NTPN masih sinkronisasi | Tunggu; jangan buat billing/bayar ganda. Cek lagi beberapa saat kemudian |
| Konsep SPT tidak ditemukan | Draf belum tersimpan atau periode salah | Buat ulang konsep dengan periode dan jenis (Normal) yang benar |
| Data pasangan/tanggungan berbeda | Status Family Tax Unit/pisah harta belum diatur | Tetapkan status kewajiban pajak suami-istri sesuai kondisi Anda |
Kalau ada yang salah setelah dikirim
- Perlu koreksi: buat SPT Pembetulan untuk tahun pajak yang sama — ulangi alur di atas, tetapi pilih jenis Pembetulan (bukan Normal). Pembetulan bisa mengubah status menjadi kurang/lebih bayar; ikuti konsekuensinya.
- BPE hilang: unduh ulang dari Dokumen Saya/daftar SPT. Dokumen bersifat elektronik, jadi tidak ada “asli kertas” yang hilang permanen.
- Salah bayar/kode billing telanjur: kode billing yang belum dipakai bisa dibatalkan lewat menu Pembayaran; SPT berstatus menunggu pembayaran dapat dibatalkan setelah kode billing dibatalkan lebih dulu.
Setelah lapor
- Simpan BPE dan bukti potong minimal beberapa tahun (untuk keperluan penelitian/pemeriksaan).
- Pastikan pembayaran kurang bayar sudah tercatat (status Dilaporkan).
- Untuk tahun berikutnya prosesnya sama dan biasanya lebih cepat karena akun sudah aktif dan sebagian data terbawa.
Pertanyaan yang sering menentukan langkah
Penghasilan saya di bawah PTKP, apakah tetap lapor?
Belum tentu. Berdasarkan PMK 81/2024 Pasal 180 dan PER-3/PJ/2026 Pasal 20, Anda dikecualikan dari kewajiban SPT Tahunan bila tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, atau bila menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan penghasilan tidak melebihi PTKP. Bila penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih, tetap wajib lapor meski di bawah PTKP. Bila Anda merasa tidak lagi wajib memiliki NPWP, ada mekanisme penetapan Non-Efektif; urus lewat DJP.
Apakah masih perlu EFIN?
Tidak untuk Coretax. EFIN tidak lagi dipakai untuk masuk, reset kata sandi, atau mengirim SPT. Fungsinya digantikan aktivasi akun, verifikasi email/telepon, dan Kode Otorisasi DJP (passphrase) sebagai tanda tangan.
Apa beda Normal dan Pembetulan?
Normal untuk pelaporan pertama suatu tahun pajak. Pembetulan untuk memperbaiki SPT yang sudah dikirim di tahun pajak yang sama.
Bukti potong saya tidak muncul di prefill, bagaimana?
Penyebabnya bisa beragam: pemberi kerja belum menerbitkan/melaporkan bukti potong, bukti potong (BPA) belum terbit di Coretax, NPWP/NIK 16 digit yang keliru atau masih NPWP sementara, atau data masih dalam proses sinkronisasi. Isi manual sesuai bukti potong fisik Anda (BPA atau 1721-A1), pastikan NPWP 16 digit benar, dan konfirmasikan ke bagian keuangan. Dalam Pengumuman PENG-25/PJ.09/2026 (yang ditujukan kepada instansi pemerintah pengguna Gaji Web), DJP menyarankan pegawai yang sudah melapor dengan 1721-A1/A2 untuk membuat SPT Pembetulan setelah BPA terbit di Coretax; bila BPA pemberi kerja Anda baru terbit setelah Anda melapor, tanyakan juga ke KPP atau Kring Pajak 1500200. Jangan menandatangani SPT dengan angka yang belum cocok.
Saya punya dua pemberi kerja, bagaimana?
Gabungkan seluruh penghasilan dan seluruh bukti potong. Karena tiap pemberi kerja memotong seolah satu-satunya, biasanya muncul kurang bayar yang harus Anda lunasi lewat kode billing.
Telat lapor kena apa?
Denda administrasi Rp100.000 untuk orang pribadi (UU KUP Pasal 7). DJP juga dapat menerbitkan Surat Teguran dan, bila ada pajak belum dibayar, Surat Tagihan Pajak.
Apakah BPE sama dengan bukti bayar?
Tidak. BPE adalah bukti bahwa SPT diterima. Bukti bayar adalah NTPN dari pembayaran kode billing. Untuk status kurang bayar, Anda memerlukan keduanya.
Status saya “menunggu pembayaran” padahal sudah bayar, kenapa?
Data pembayaran (NTPN) masih tersinkronisasi ke Coretax. Status akan berpindah sendiri ke Dilaporkan; jangan membayar ganda.
Sumber & pemeriksaan
Panduan ini diperiksa per November 2026. Tautan di bawah mencakup sumber resmi (DJP dan Coretax) serta beberapa bacaan penjelas sekunder (mis. DDTC) sebagai konteks tambahan, bukan sumber resmi.
- Coretaxpedia — Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi (alur menu, Posting/prefill, Bayar dan Lapor, tanda tangan)
- DJP — Relaksasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (sanksi administratif) (KEP-55/PJ/2026: batas tetap 31 Maret 2026, bebas sanksi s.d. 30 April 2026)
- DJP — Imbauan penerbitan bukti potong (BPA) untuk pelaporan SPT Tahunan (PENG-25/PJ.09/2026: BPA1/BPA2 via Coretax; 1721-A1/A2 legacy/manual)
- DJP — Peraturan Dirjen Pajak PER-3/PJ/2026 (Pasal 20: orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban SPT Tahunan)
- PMK 81/2024 (BPK) dan teks PDF (Pasal 180: Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT; kriterianya ditetapkan Dirjen Pajak)
- DJP — Email resmi kepada WP yang terindikasi menghapus bukti potong pada SPT Tahunan 2025 (cocokkan bukti potong; pembetulan SPT bila tidak sesuai; halaman ini tidak memuat jumlah penerima email, itu dilaporkan DDTC: 475.698 WP)
- DJP — “Bukti Potong Saya”, fitur rekonsiliasi data SPT Tahunan (modul e-Bupot)
- DJP — PENG-20/PJ.09/2026 Coretax Form untuk SPT OP nihil (PDF)
- DJP — PENG-29/PJ.09/2026 Coretax Mobile/M-Pajak untuk karyawan nihil (PDF)
- DJP — Panduan lengkap Coretax: akun, password, dan passphrase (beda password vs passphrase, Kode Otorisasi DJP)
- DJP — Menu Lapor SPT tidak muncul? Ini 3 penyebab utamanya (aktivasi NIK, pemadanan NIK-NPWP, status keluarga)
- DJP — Tidak lapor SPT Tahunan? Awas denda menanti (denda Rp100.000 orang pribadi, batas akhir Maret)
- DDTC — status kurang bayar, kode billing otomatis, batas 14 hari — bacaan penjelas (sekunder)
- DDTC — sudah terima NTPN tapi status masih “Menunggu Pembayaran” — bacaan penjelas (sekunder)
- Coretax DJP
- Direktorat Jenderal Pajak
Terakhir diperbarui:
IsonAI